Eranusanews.com, Tanjungpinang Awak Media Ini menemukan banyak warga di wilayah tersebut memerlukan bansos dan sangat layak mendapatkan bantuan sosial, tetapi belum mendapatkan bansos reguler.
Selain itu, ada beberapa warga telah memiliki Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS), sebelumnya mendapatkan bansos reguler seperti PKH dan/atau Program Sembako (BPNT).
Tetapi sekarang masyarakat yang belum pernah dapat PKH dan BPNT jadi penonton bantuannya tidak tepat sasaran Bapak Presiden RI Joko Widodo.
Menurut Awak Media Ini, kasus seperti ini sangat sering ditemukan di daerah atau di Kota Tanjungpinang dan daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.
“Warga tadi ada yang dapat, sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera tapi dapat lagi bantuan duit. Jadi ini masih sangat tidak tepat sasaran di lapangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko PMK pernah mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakut. Juga di wilayah pulau-pulau NTT, Gresik (Jatim), Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Kota Tanjung Pinang (Kepulauan Riau).
Menurut Awak Media ini, Menko PMK belum sempurna updating data di lapangan yang harus dicermati dan disempurnakan, meratanya bansos, Warga sudah sempurna updating data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) hingga saat ini masih tetap jadi penonton Bapak PRESIDEN RI JOKO WIDODO. ujarnya.
Awak Media Online ini menerangkan, masalah belum meratanya bansos ini disebabkan oleh Menko PMK. realita kenyataan di lapanganagar program – program bansos dari pemerintah belum akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan.
Hasil dari Investigasi Awak media di lapangan, keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat,” ujarnya.
Lebih Lanjut, Awak Media Ini meminta kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama Dinsos, agar segera menangani penyempurnaan data. Dia kembali menegaskan agar penyempurnaan data DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan. Karena, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata bisa diatasi.
“Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan,” ujarnya.
“Mudah-mudahan dengan pemantauan kunjungan lapangan ini atau uji petik, dimana kita tidak mungkin seluruh Indonesia kita lakukan, tapi kita mencari enclave-enclave, kantong kemiskinan ekstrem dan kemudian kita akan cari jalan keluarnya, agar warga kemiskinan ekstrem, mendapatkan haknya yang sama atau tepat sasaran.
