Eranusanews.com – Dalam beberapa bulan terakhir, Badan Pengusahaan (BP) Batam gencar melakukan transformasi di berbagai lini.
Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola sekaligus mempercepat terwujudnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam sebagai kawasan ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan hal tersebut saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertema Pengembangan Kawasan Batam bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Amsakar menjelaskan, Presiden Prabowo dalam dua kali pertemuan dengan BP Batam memberi arahan agar lembaga ini segera melaksanakan langkah-langkah strategis. Salah satu implementasi awalnya ialah penguatan tata kelola kelembagaan melalui Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
“Perubahan tata kelola ini menjadi kunci agar BP Batam lebih adaptif dan responsif. Dengan begitu, proses pengambilan keputusan lebih cepat, fungsi pengawasan lebih kuat, serta pelayanan publik semakin transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Transformasi juga dilakukan dalam layanan pertanahan. BP Batam menyempurnakan Land Management System (LMS) sehingga proses perizinan dapat sepenuhnya digital, lebih sederhana, dan transparan. Data ketersediaan lahan pun kini dibuka secara publik.
Menurut Amsakar, langkah tersebut selaras dengan arahan Presiden untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan non-produktif agar memberi nilai tambah bagi pembangunan dan pengembangan KPBPB Batam.
Selain digitalisasi, layanan pertanahan diperkuat dengan regulasi baru melalui Peraturan Kepala Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan. Aturan ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat mekanisme layanan, dan mendorong tata kelola kawasan yang berkelanjutan.
“Dengan adanya regulasi ini, layanan lahan berbasis LMS memiliki pijakan hukum yang kuat sehingga pelaku usaha maupun masyarakat mendapat kepastian,” tambahnya.
Dukungan penuh disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang memimpin RDP tersebut. Ia menilai transformasi pelayanan lahan BP Batam merupakan langkah besar yang harus diapresiasi.
“Komisi VI menyambut baik perubahan yang dilakukan BP Batam. Kami percaya transformasi ini akan membawa hasil positif bagi Batam dan Indonesia,” ungkap Andre.
Rapat turut dihadiri Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, jajaran deputi, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan BP Batam.
