EranusaNews.com, Batam – Viralnya video pesan singkat whatsapp yang menampilkan wakil walikota Batam AMSAKAR AHMAD yang menceritakan dirinya dalam waktu 6 minggu yang belakang sudah tidak lagi dimasukkan kedalam grup pimpinan dipemko Batam alias di non job kan menjadi trending topic dikalangan masyarakat saat ini, Senin 26 juni 2023.
Dalam video berdurasi kurang dari tiga menit itu nampak AMSAKAR sedang diwawancarai oleh salah satu media online yang mempertanyakan kondisi kesibukan serta aktifitasnya saat ini di pemerintahan kota Batam yang mana agenda yang sebelumnya dihandle oleh wakil walikota kini sudah banyak digantikan olek sekretaris daerah Jefridin yang tentu saja hal ini membuat public bertanya-tanya ada apa atau apa yang terjadi saat ini dipemko Batam.
Wawancara itu menayangkan AMSAKAR dengan berat hati namun mau tidak mau dia harus menjawab pertanyaan dari host acara tersebut dengan kalimat singkat ” sudah lebih 5 atau 6 minggu belakang ini saya sudah tidak tau lagi agenda kegiatan di pemko Batam, dan ajudan saya yang seyogyanya mengetahui sudah tidak lagi atau dikeluarkan dari grup pimpinan sehingga saya saat ini tidak tau lagi kegiatan dipemko Batam” jelasnya.
“Yang kedua, kegiatan saya saat ini sudah tidak lagi disuport oleh protokoler ” ujar AMSAKAR yang tentu saja membuat publik bertanya-tanya apakah penyebab semua ini dari rumor yang beredar disebabkan walikota Batam saat ini H.MUHAMMAD RUDI memaksakan istrinya yang saat ini menjabat sebagai wakil gubernur kepri Hj.MARLIN AGUSTINA untuk dicalonkan sebagai penggantinya pada pemilu 2024 mendatang.
Sekretaris JANGKAR yang menjadi salah satu relawan pendukung Amsakar Sofian ketika dimintai pendapatnya terkait ini sangat menyayangkan tindakan itu kalo benar adanya karena alasan terkait pilkada 2024 “Selayaknya urusan politik jangan sampai menghambat kinerja dan kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ingat mereka itu disumpah sebelum menjabat dan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan ada aturan mainnya, jadi ga boleh seenaknya membuat kebijakan” katanya.
Beliau juga menjelaskan jika masih ada wakil walikota yang menjabat masih berstatus aktif dan tidak terkena sanksi maka tugasnya membantu kerja program-program walikota agar berjalan maksimal tidak boleh digantikan oleh siapapun agar semua program baik nasional maupun daerah bisa berjalan maksimal.
“DPR harus panggil walikota dan wakilnya kemudian sekda juga dan mengclearkan masalah ini, karena kalau dibiarkan berlarut maka rakyatlah nantinya yang akan dirugikan” tambahnya.
Melihat hal ini, menjadi suatu keharusan kalau DPR yang notabene mewakili suara rakyat untuk menjadi solusi terkait rumor kisruh ditubuh pemko Batam saat ini, agar kinerja pemerintah tidak terganggu dengan urusan politik kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan yang sejatinya mereka diharapkan bisa saling bahu-membahu menjalankan roda pemerintahan tapi karena hal ini bisa saja ada hak-hak rakyat yang terkebiri karena adanya upaya pembatasan-pembatasan lewat kewenangan kewenangan yang ilegal bagi yang dianggap lawan politiknya sehingga sesuatu yang seharusnya menjadi haknya rakyat menjadi tidak terpenuhi. (Red)
