Eranusanews.com, Jakarta – Pada Selasa (10/12/2024), Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, turut hadir dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik Versi 6. Acara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabumi Raka, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan.
Acara dimulai dengan laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran vital dalam menentukan kemajuan bangsa. APBN juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam melindungi masyarakat dan perekonomian, terutama di tengah tantangan dan krisis global.
“APBN harus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan keberlanjutannya agar tidak menjadi sumber masalah,” tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, perekonomian Indonesia tahun 2024 terbilang stabil dan memiliki prospek yang baik. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2025 dan lima tahun mendatang.
Sesuai dengan arahan Presiden, Sri Mulyani menegaskan pentingnya meningkatkan keselarasan antara belanja pusat dan daerah, serta memastikan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Kebijakan penghematan anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju.
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global menambah tantangan di bidang ekonomi. Ia menekankan pentingnya pengendalian anggaran yang hati-hati dan terencana agar belanja negara dapat lebih efisien dan tidak ada pemborosan.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti perintah Presiden. “Kita akan berhemat, terutama untuk kegiatan seremonial, dan menjaga kebocoran anggaran. Ini adalah prioritas utama yang akan kami terapkan di BP Batam,” ungkapnya.
