Eranusanews.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berperan sebagai penggerak utama dalam kebangkitan ekonomi daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi pada Senin, 20 Januari 2025.
Bima menyatakan bahwa implementasi kebijakan MBG akan melibatkan kerjasama antara berbagai pihak di tingkat daerah. Pengusaha lokal, vendor, petani, dan semua pihak yang terlibat dalam ketahanan pangan diharapkan dapat berkontribusi secara aktif pada program ini.
Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kebijakan ini. Terutama daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, seperti Kabupaten Badung di Bali, memiliki peluang untuk mengalokasikan anggaran MBG melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Daerah dengan kapasitas fiskal yang baik, seperti Kabupaten Badung, dapat mengalokasikan anggaran MBG yang bersumber dari APBD,” jelas Bima.
Program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bima menambahkan bahwa akan ada beberapa model kemitraan yang diterapkan, termasuk kemungkinan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional.
“Pada akhirnya, program ini tidak hanya memperhatikan kesehatan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Namun, pelaksanaan program MBG tetap bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah. Jika suatu daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai, pemerintah pusat akan memberikan fleksibilitas untuk merealisasikan program ini melalui anggaran daerah. Sebaliknya, jika kapasitas fiskal terbatas, pemerintah pusat akan mendukung dengan memberikan subsidi agar program ini dapat berjalan dengan lancar.
Bima menekankan pentingnya pemahaman terhadap kondisi daerah, terutama setelah diterapkannya semangat otonomi daerah yang memberikan prioritas serta visi dari masing-masing kepala daerah.
“Dalam era otonomi daerah, penting untuk memperhatikan prioritas daerah dan menyinkronkannya dengan kebijakan pusat,” kata Bima.
Sumber: infopublik.id