Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa Resmi Menutup Pelatihan P3PD

Dr. Paudah, M. Si. (Sekretaris Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa) Kemendagri

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan program yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada kualitas belanja di tingkat desa.

Dalam merealisasikan tujuan dimaksud, model pemberdayaan masyarakat menjadi pilihan strategi yang dikembangkan oleh Program P3PD dengan memberikan dukungan untuk penguatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa sehingga kapasitas maupun ketrampilan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa dalam tata kelola kelembagaan desa semakin meningkat sehingga memungkinkan kualitas belanja di tingkat desa semakin memadai.

Bertalian dengan hal dimaksud, maka pada minggu III September hingga minggu IV Oktober 2023 Program P3PD melaksanakan pelatihan yang difasilitasi oleh tim pelatih yang sebelumnya telah mengikuti Master of Trainer dan Training of Trainer yang diinisiasi oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Lebih jauh dijelaskan bahwa secara umum tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pelatihan ini adalah  meningkatkan kapasitas Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada 4 hotel di ibu kota Provinsi yaitu Lombok Raya, Lombok Plaza, Lombok Garden dan hotel Idop yang diikuti oleh 3.471 orang peserta dari 3.584 peserta yang diundang yang berasal dari 896 desa yang tersebar pada 8 Kabupaten yang merupakan Lokus dari program P3PD di NTB. Lebih jauh digambarkan bahwa implementasi kegiatan pelatihan dirancang menjadi 115 kelas yang diditribusi dalam 6 angkatan dengan jumlah kelas 15 hingga 20 kelas setiap minggu dan peserta 28 sampai 34 orang setiap kelasnya.

Secara umum Pelatihan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tingkat kehadiran peserta selama 6 angkatan rata-rata mencapai 97%. Sementara dari jumlah desa yang direncanakan ada 886 desa yang turut serta dalam pelatihan (99%) dari total desa yang masuk Lokus P3PD (896 desa). Bertalian dengan proses pelaksanaan digambarkan bahwa pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik dengan daya serap peserta latih yang dinlai bagus. Hal ini tercermin dari: 1). Dinamika kelas yang cukup dinamis; 2). Penilaian pencapaian tujuan, manfaat materi, dinamika kelas, kemampuan fasilitator maupun dukungan fasilitas pada semua kelas tergambar bahwa 1 % peserta memberikan nilai C (Cukup), 19% menilai B (Baik) dan sekitar 80% memberikan nilai A (sangat baik sekali). Sementara peningkatan pengetahuan peserta latih tercermin dari peningkatan nilai hasil pretest dan posttest dari 10% hingga 62,05% pada 115 kelas yang ada.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan pelatihan, Murtono.S.STP., M.Si selaku Direktur Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa dan BPD menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua unsur sehingga pelatihan berjalan dengan baik dengan tingkat kehadiran peserta untuk 6 angkatan rata-rata hingga 97%. Lain halnya dengan target desa, Direktur melaporkan bahwa dari 896 desa yang diundang sekitar 886 desa atau sekitar 99% desa yang turut serta dalam acara pelatihan dimaksud. Hal ini tentunya tidak luput dari kerjasama dan koordinasi tim di NTB yang dinailai cukup harmonis.

Lain halnya dengan PJ Sekda NTB, dimana dalam acara penutupan menyebutkan bahwa pelatihan merupakan wujud kepedulian Pemerintah dalam memperbaiki tata kelola menuju ke arah yang lebih baik dan semoga akan memberikan pengaruh yang positif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan desa serta dapat mempercepat transformasi desa. Untuk itu maka atas nama Pemerintah Daerah PJ Sekda merasa senang dan memberikan apresiasi karena kegiatan pelatihan berjalan bagus. Selain itu didorong pula agar Aparatur Pemerintahan Desa terus mengembangkan kerja sama untuk mencapai tujuan serta Pemda akan memberikan atensi sehingga peningkatan kapasitas segera terwujud. Hasil dari upaya kita semua akan memberikan pengaruh bagi perbaikan menuju kesejahteraan dan mari membangun kebersamaan.

Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa Dr. Paudah, M.Si dalam kegiatan penutupan pelatihan menyampaikan bahwa UU Desa menempatkan desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan. Sebagai unit pemerintahan, setidaknya ciri yang melekat pada desa adalah desa dibiayai oleh negara, Kades dipilih sebagai Pemerintah Desa, Desa memiliki perangkat yang syarat diberhentikan sama dengan ASN yaitu hingga umur 60 tahun. Selebihnya Desa diberikan kewenangan yang diatur menurut UU Desa.

Kaitan dengan itu ditegaskan bahwa ciri ini diharapkan tentunya desa dapat melakukan pelayanan publik sesuai harapan. Selain itu diingatkan pula kepada peserta pelatihan bahwa komitmen Pemerintah adalah membangun dimulai dari desa. Untuk itu diharapkan hal ini bisa menjadi peluang bagi Pemerintahan Desa untuk mengembangkan desa selaras dengan sumber daya yang ada.

Mengingat banyak ikhwal yang berkaitan dengan tata kelola Pemerintahan Desa maka Aparatur Desa perlu mendapatkan pelatihan. Peserta latih diskenariokan dengan menggabung unsur peserta yang terdiri dari Kades, Sekdes, BPD dan LKD agar dapat saling berbagi wawasan sehingga memiliki pemahaman yang sama dan program dapat berjalaan secara harmonis . Penanganan masalah seyogianya dilakukan melalui sinergi dan konvergensi.

Sebelum penutupan pelatihan, Sekretaris Ditjen menandaskan bahwa pelatihan Pemerintah Desa & Pengurus Kelembagaan Desa yang singkat ini diharapkan akan berkelanjutan sehingga kapasitas Aparatur Desa meningkat dan memberikan respon cepat dan tepat terhadap persoalan yang mengemuka pada setiap lokasi. Selebihnya diharapkan agar sinergi Kades dan BPD tetap terjaga sehingga pelayanan publik senantiasa berjalan dengan baik.

Writer: Lukman Taufik (TA. Training Specialist RMC 2 NTB)Editor: Masyhur (TA. Digital & Online Learning Specialist RMC 2 NTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *