BP Tapera Bantah Dana Tapera Tidak Dialokasikan untuk Pembangunan IKN

Eranusanews.com, – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan bahwa dana Tapera tidak digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sepenuhnya dimanfaatkan untuk peserta Tapera. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera BP Tapera, Sugiyarto, menegaskan dalam diskusi daring di Jakarta pada Selasa bahwa tidak ada keterkaitan antara dana Tapera dengan proyek pembangunan IKN.

Sugiyarto menjelaskan bahwa dana peserta Tapera disimpan dalam akun yang terpisah dan difokuskan untuk memberikan manfaat bagi peserta. “Dana dari peserta disimpan di akun terpisah dan digunakan kembali untuk peserta itu sendiri,” katanya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak masih menghadapi tantangan dalam keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan dana jangka panjang yang berkelanjutan untuk perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan.

Negara bertanggung jawab dalam menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk mendukung pembiayaan perumahan melalui tabungan perumahan, sebagai bagian dari sistem pembiayaan perumahan. Sistem pembiayaan ini memerlukan dukungan dari berbagai pilar pembangunan perumahan lainnya, dan pemerintah pusat maupun daerah wajib memastikan bahwa sistem ini berjalan terpadu dengan program perencanaan pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memberdayakan lembaga keuangan non-bank dalam pengerahan dan pengelolaan dana tabungan perumahan.

Tapera adalah mekanisme pengelolaan dana masyarakat secara kolektif untuk menyediakan dana murah jangka panjang demi memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi pesertanya. Pembentukan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini merupakan implementasi dari pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Tapera, Undang-Undang ini juga mengatur peralihan kelembagaan dan aset dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil ke BP Tapera. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *