Eranusanews.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Ida Fauziyah, secara resmi meluncurkan kebijakan revolusioner yang melarang perusahaan menahan ijazah karyawan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan mereka memiliki akses ke pendidikan lanjutan serta peluang kerja yang lebih baik.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 22 Mei 2025, Menaker Ida menegaskan bahwa praktik menahan ijazah adalah tindakan tidak etis yang merugikan karyawan. “Setiap pekerja berhak atas ijazah mereka sebagai bentuk pengakuan atas pendidikan yang telah mereka capai. Kami tidak akan mentolerir praktik yang merugikan hak-hak mereka,” ujarnya dengan tegas.
Kebijakan ini diharapkan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan adil dalam pengelolaan sumber daya manusia. Menaker juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menghormati hak-hak pekerja.
Ida menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini melalui inspeksi rutin dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar. “Kami akan berkolaborasi dengan dinas tenaga kerja di seluruh daerah untuk memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif,” jelasnya.
Kebijakan ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk serikat pekerja yang selama ini memperjuangkan hak-hak karyawan. Di sisi lain, perusahaan diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang adil.
Dengan langkah berani ini, diharapkan hak-hak pekerja semakin terjamin, dan iklim ketenagakerjaan di Indonesia dapat berkembang lebih baik di masa depan.
Sumber = cnnindonesia.com
