Eranusanews.com, Jakarta, 21 Oktober 2025 — Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa pajak untuk pedagang online di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak akan mulai dipungut jika pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan keadilan bagi pelaku usaha.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa penerapan pajak ini diharapkan dapat mendukung perekonomian yang lebih berkelanjutan dan memberikan fasilitas bagi UMKM di era digital. “Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, saatnya kita mengatur pajak bagi pedagang online agar mereka berkontribusi lebih terhadap pembangunan negara,” ujarnya dalam konferensi pers.
Berdasarkan data terbaru, sektor e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama sejak pandemi COVID-19. Namun, belum ada regulasi yang jelas mengenai kewajiban pajak bagi pedagang online. Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan akan tercipta lingkungan bisnis yang adil, di mana semua pelaku pasar berkontribusi sesuai dengan kapasitas mereka.
Perwakilan dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengapresiasi langkah pemerintah untuk memperkenalkan pajak, tetapi meminta agar regulasi yang jelas dan mendukung pelaku usaha kecil juga perlu diperhatikan. “Kami berharap ada sosialisasi yang lebih mendalam agar pedagang online dapat memahami kewajiban mereka,” kata Ketua idEA, Budi Setiawan.
Kebijakan ini diharapkan akan diterapkan secara bertahap, dengan fokus pada edukasi dan dukungan bagi pedagang online untuk mematuhi kewajiban pajak. Pemerintah juga berencana untuk menyediakan platform yang memudahkan para pedagang dalam melaporkan pajak mereka.
Dengan langkah ini, diharapkan perekonomian digital Indonesia akan semakin tumbuh dan berkembang, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.
Sumber = cnnindonesia.com
