Eranusanews.com, – Keputusan Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar mengejutkan banyak pihak. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, menganggap alasan yang diberikan Airlangga, yakni demi solidaritas partai dan persiapan masa transisi pemerintahan, kurang meyakinkan. Menurut Cecep, mundurnya Airlangga sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 20-24 Agustus 2024, menunjukkan ada faktor lain yang lebih mendalam.
“Alasan yang disampaikan Airlangga itu belum masuk nalar. Seperti ada puncak gunung es yang tersembunyi di balik keputusan ini,” ungkap Cecep. Ia menilai, selain alasan solidaritas, ada kemungkinan tekanan dari faktor internal dan eksternal yang mendorong Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut untuk mundur.
Airlangga sebelumnya mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu, 11 Agustus 2024, dengan alasan ingin menjaga soliditas di internal partai dan menciptakan situasi kondusif selama masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga mengonfirmasi hal ini, menyatakan bahwa pengunduran diri Airlangga bertujuan untuk memastikan kesinambungan visi dan misi pemerintahan yang akan datang.
Namun, Cecep menilai bahwa tekanan internal dari partai mungkin berperan besar dalam keputusan ini. Airlangga, yang mendapatkan dukungan kuat dari Jokowi ketika terpilih sebagai Ketum Golkar, dianggap lebih fokus pada tugas-tugasnya di kabinet dibandingkan dengan aktivitas partai. Hal ini memicu kritik dari kader Golkar, terutama yang berada di daerah. Meski begitu, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono, menegaskan bahwa tidak ada tekanan internal yang memaksa Airlangga untuk mundur. “Ini murni keinginan Airlangga sendiri,” ujar Agung.
Dari sisi eksternal, Cecep juga mengaitkan mundurnya Airlangga dengan dugaan kasus korupsi terkait fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan kelangkaan minyak goreng yang masih bergulir di Kejaksaan Agung. Selain itu, kedekatan Airlangga dengan Jokowi dan Prabowo juga disebut-sebut sebagai faktor yang memengaruhi keputusannya untuk mundur.
Pengunduran diri ini memicu spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikan Airlangga. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Cecep menjelaskan bahwa pengunduran diri Airlangga membuka peluang bagi perubahan dalam internal partai, yang dapat mempengaruhi dinamika politik, terutama menjelang Pilkada 2024. Dengan mundurnya Airlangga, tokoh baru yang lebih dekat dengan pemerintah mungkin akan muncul sebagai pemimpin Golkar.
Menurut Cecep, perubahan ini juga bisa mempengaruhi peta politik di Pilkada 2024. Beberapa nama yang diusung Golkar dalam Pilkada kemungkinan akan berbeda dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo-Gibran. Contohnya, Ridwan Kamil yang sebelumnya diusung Golkar untuk maju di Jawa Barat, akhirnya dipindahkan ke DKI Jakarta.
“Ini menunjukkan bahwa Koalisi Indonesia Maju tidak sepenuhnya solid. Ada potensi ketidaksinkronan antara koalisi di tingkat daerah dan di tingkat nasional,” jelas Cecep.
Secara keseluruhan, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketum Golkar tidak hanya mencerminkan dinamika internal partai, tetapi juga berpotensi mengubah peta politik nasional di tahun-tahun mendatang. (Red)
